Tim Klarifikasi Polri Tinjau Implementasi Sistem Pengamanan di PLN UPT Bandung

Tim Klarifikasi Polri Tinjau Implementasi Sistem Pengamanan di PLN UPT Bandung

Bandung  - Beritapolri.com || Tim Klarifikasi dari Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Baharkam Polri telah memulai kegiatan peninjauan implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT) UPT Bandung.

Kegiatan pada Rabu, 24 September 2025 ini, berfokus pada dua lokasi utama, yaitu Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) New Ujungberung dan Gardu Induk (GI) New Rancakasumba.

Tim yang dipimpin oleh Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., ini bertujuan untuk memastikan penerapan sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2019.

Kegiatan hari pertama diawali dengan Open Meeting di Ruang Rapat Gunung Galunggung PT PLN (Persero) UPT Bandung. Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen PLN, termasuk Yeni Dwi Ariyanto (Manager Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan) dan Risma Wilnetri (Assistant Manager Perencanaan dan Evaluasi).

Dalam sambutannya, Ketua Tim Klarifikasi, Kombes Pol. Edy Sumardi, memberikan penjelasan mendalam tentang pentingnya persamaan persepsi dalam implementasi SMP Obvitnas.

Setelah sesi pembukaan, tim melanjutkan dengan observasi lapangan langsung di GITET New Ujungberung dan GI New Rancakasumba. Peninjauan ini dilakukan untuk membandingkan kebijakan tertulis dengan praktik pengamanan di lapangan.

Di sore hari, tim kembali ke kantor PLN UPT Bandung untuk melakukan pembahasan hasil observasi.

Diskusi dilanjutkan dengan wawancara dan pemeriksaan dokumen terkait Elemen I (Komitmen dan Kebijakan) dari sistem pengamanan. Hasil awal menunjukkan bahwa skor klarifikasi untuk elemen ini telah sesuai dengan hasil audit internal.

Kegiatan klarifikasi dijadwalkan akan berlanjut ke hari berikutnya untuk meninjau elemen-elemen SMP Obvitnas lainnya. Diharapkan, hasil akhir dari kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan aset vital negara. (Red)